KI Gaungkan Keterbukaan Informasi Publik di Tayangan Perdana Podcast PPID DKI

Sabtu, 16 Maret 2024 Reporter: Anita Karyati Editor: Budhy Tristanto 8137

KI DKI Suarakan Keterbukaan Informasi melalui Podcast

(Foto: Anita Karyati)

Pentingnya keterbukaan informasi publik digaungkan Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, saat tampil sebagai narasumber dalam tayangan perdana Podcast  "OKE SIP" (Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik) yang digagas PPID Provinsi DKI Jakarta,

Badan publik harus menerapkan UU KIP 14/2008 untuk berikan layanan terbaik bagi masyarakat

Dalam perbincangan yang dipandu Ketua Sub Kelompok Pelayanan Informasi Publik Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Harry Sanjaya ini, Luqman menyampaikan  agar badan-badan publik di Jakarta menjadikan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai kebutuhan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Badan publik harus menerapkan UU KIP 14/2008 tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara substantif untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," kata Luqman, Sabtu (16/3).

Luqman menegaskan, UU KIP 14/2008 bisa menjadi spirit sekaligus momentum untuk memperkuat tata kelola data dan informasi di setiap badan publik.

Ketika badan publik bekerja maksimal, ucap Luqman, akan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kinerja yang dilakukan setiap badan publik.

"Data itu penting, dengan data dapat mengatur kebijakan yang sesuai dan mengetahui kebutuhan yang menjadi harapan publik," ujarnya.

Menurutnya, ketika masyarakat dapat mengakses informasi yang dikerjakan oleh badan publik, maka  akan ada masukan terhadap informasi yang diberikan tersebut. Hal ini akan berdampak pada perbaikan program di setiap badan publik.

Namun, Luqman juga tak memungkiri bahwa ada sekelompok orang yang memanfaatkan keterbukaan informasi untuk tujuan tertentu, seperti menekan badan publik dan motif lainnya.

"Dahulu, mata air informasi hanya berasal dari pemerintah. Namun, saat ini publik telah mendapatkan banyak akses informasi, bahkan sudah mengalami banjir informasi," tukasnya.

Ia mengharapkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tidak hanya menjadi hal yang bersifat administratif, tetapi juga substantif untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan benar dan akurat. Proses ini harus terus berjalan, dan akses informasi publik harus kuat, sehingga pondasi akses keterbukaan informasi perlu disiapkan.

"Kami menemukan fakta bahwa SDM masih menjadi kendala di badan publik. Terutama pada goodwill dan kesadaran pimpinan serta jajaran badan publik. Hal tersebut menjadi kesadaran bahwa UU KIP memiliki banyak manfaat bagi badan publik," pungkasnya.

BERITA TERKAIT
KI DKI Gelar Visitasi Monev ke Dinas PPAPP DKI

Komisi Informasi DKI Gelar Visitasi Monev ke Dinas PPAPP

Selasa, 05 Maret 2024 7093

KI - Disdik DKI Sepakat Gelar Sosialisasi KIP di Seluruh Sekolah

KI - Disdik DKI Sepakat Sosialisasikan KIP bagi Pelaksana Sekolah Tingkat Menengah

Selasa, 05 Maret 2024 7213

 KI - Biro Umum DKI Bahas Persiapan Bimtek E - Monev 2024

KI - Biro Umum Setda DKI Bahas Persiapan Bimtek E - Monev 2024

Jumat, 01 Maret 2024 8137

KI Provinsi DKI Resmikan Program Podski

KI Provinsi DKI Luncurkan Program Podski

Kamis, 07 Maret 2024 8200

BERITA POPULER
Pemkot Jakut Bantu Perketat Pengawasan Rusunawa Marunda

Pemkot Jakut Bantu Perketat Pengawasan Rusun Marunda

Jumat, 21 Juni 2024 468498

Dishub Gandeng Waze Luncurkan Fitur Navigasi Ganjil Genap

Dishub Gandeng Waze Luncurkan Fitur Navigasi Ganjil Genap

Kamis, 19 Oktober 2017 307234

90 Sanggar Betawi Belum Punya Badan Hukum

90 Sanggar Betawi Belum Punya Badan Hukum

Jumat, 10 Juli 2015 285050

 Libur Natal, 36.871 Pengunjung Padati TMII

TMII Dipadati Pengunjung

Jumat, 25 Desember 2015 283948

 4500 Warga Ramaikan Karnaval KBT

Karnaval KBT Dipadati Ribuan Warga

Minggu, 30 Agustus 2015 282625

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks