Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengapresiasi percepatan pemenuhan kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) di ibu kota. Ia juga menyambut baik penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pemenuhan kewajiban fasos-fasum dari para pengembang pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), dan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) kepada Pemprov DKI Jakarta.

Pj Gubernur Heru Budi Hartono menyampaikan, Jakarta akan terus memperkuat kerja sama dengan instansi dan para pengembang untuk memastikan sarana, prasarana, dan utilitas umum atau fasos dan fasum yang disediakan telah memenuhi standar, sekaligus memberikan manfaat bagi warga Jakarta.

"Terima kasih kepada para pengembang. Hal ini akan kita koordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan di 5 (lima) Wilayah Kota terkait percepatan sertifikasi lahan fasos-fasum. Kami turut mengapresiasi seluruh pihak baik para pemegang SIPPT yang telah memenuhi kewajibannya, serta seluruh Perangkat Daerah terkait yang telah mendukung," ujar Pj Gubernur Heru, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta, Selasa (16/1).

Lebih lanjut, Pj Gubernur Heru mengatakan, penyederhanaan prosedur penatausahaan fasos-fasum saat ini dapat diselesaikan dalam satu hari kerja ditandai dengan tercatatnya aset fasos-fasum pada Kartu Inventaris Barang (KIB) Perangkat Daerah pengguna.

"Sebagai bentuk apresiasi, kami memberikan piagam penghargaan kepada para pengembang pemegang SIPPT/IPPT/IPPR atas capaian pemenuhan kewajiban fasos-fasum kepada DKI Jakarta dan kepada 5 (lima) Wali Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atas keberhasilan menagih kewajiban para pengembang selaku pemegang SIPPT/IPPT/IPPR," imbuhnya.

Pada periode Oktober sampai Desember 2023, Pemprov DKI Jakarta telah berhasil melakukan penagihan kewajiban fasos-fasum sebanyak 22 BAST dari 18 pengembang dengan total nilai Rp 17,35 triliun, yang terdiri dari kewajiban penyerahan lahan seluas 522.740 meter persegi senilai Rp 17,17 triliun, konstruksi seluas 132.728 meter persegi senilai Rp 141,78 miliar dan SP3L senilai Rp 37,15 miliar.

Jumlah 22 BAST tersebut terdiri dari penyerahan 15 Lahan, 6 Konstruksi, dan 3 Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan/Lokasi (SP3L) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu sebanyak 3 BAST senilai total Rp 12,51 triliun; Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 5 BAST senilai total Rp 2,36 triliun; Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 7 BAST senilai total Rp 1,53 triliun; Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 3 BAST senilai total Rp 510 miliar; Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 3 BAST senilai total Rp 339 miliar; dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 1 (satu) BAST senilai Rp 98 miliar.

Kemudian, selama periode Januari hingga Desember 2023, telah diselesaikan sebanyak 84 BAST senilai Rp 23,91 triliun terdiri dari kewajiban penyerahan lahan seluas 1.066.187 meter persegi senilai Rp 23,45 triliun dan konstruksi seluas 626.209 meter persegi senilai Rp 464,2 miliar dengan rincian:

- Jakarta Selatan, total 14 BAST senilai Rp 14,458 triliun seluas 321.757 meter persegi;

- Jakarta Utara, total 17 BAST senilai Rp 3,596 triliun seluas 429.482 meter persegi;

- Jakarta Barat, total 25 BAST senilai Rp 3,389 triliun seluas 680.741 meter persegi;

- Jakarta Timur, total 14 BAST senilai Rp 1,368 triliun seluas 123.889 meter persegi;

- Kepulauan Seribu, total 3 BAST senilai Rp 169,221 miliar seluas 104.438 meter persegi.

Pj Gubernur Heru juga menitipkan pesan kepada seluruh perangkat daerah agar terus menagih kewajiban yang masih tersisa dan bekerja sama dengan instansi terkait.

"Serah terima BAST dari Pemegang SIPPT kepada Pemprov DKI Jakarta akan langsung diselesaikan kepada Perangkat Daerah pengguna agar aset fasos-fasum tersebut dapat segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya, serta terjaga keamanannya baik secara fisik maupun administratif," tandas Pj Gubernur Heru.