Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya mengentaskan kasus stunting di Jakarta.

Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan sebanyak 36.000 balita di Jakarta mengalami masalah gizi.

Berdasarkan data BPS, sebanyak 798.107 anak di DKI Jakarta rawan gizi. Sasaran balita terinput di dalam sistem 457.000 balita dan yang sudah ditimbang sebanyak 250.000 balita.

“Pak Menteri mengarahkan dari 798 ribu itu harus semuanya ditimbang. Balita di Jakarta yang bermasalah gizi ada 36.000. Dan tentunya itu yang kami bahas. Kemungkinan bisa naik, bisa turun karena perpindahan penduduk sangat bebas,” ujar Heru saat bertemu Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan RI di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (24/7).

Untuk pengentasan masalah stunting ini, Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai upaya intervensi secara terpadu yakni, bantuan pemberian vitamin dan gizi tambahan baik di sekolah maupun posyandu, khususnya bagi penerima KJP.

“Dari rawan gizi itu sebenarnya sudah kita intervensi , karena ketika keluarga itu tidak mampu mendapatkan KJP, mendapatkan bantuan gizi makanan tambahan, sudah dikasih susu, sudah dikasi ikan, diberikan daging dan ayam,” urai Heru.

Heru menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta juga akan menggandeng stakholders atau swasta untuk bersama menangani stunting.

“Jadi ketika dia rawan gizi timbangannya kurang itu kita masuk di sana. Kira-kira kalau ditanya pendanaan, Pemprov DKI siap,” ucap Heru.

Heru menargetkan, Pemprov DKI Jakarta berhasil menurunkan angka kasus stunting sebesar 20 persen dalam kurun waktu tiga bulan melibatkan berbagai OPD sesuai dengan tupoksinya. Heru menambahkan, upaya ini akan lebih maksimal agar keluarga balita rawan stunting juga memperhatikan anak-anak mereka.

“Cuma permintaan kami dari Pemprov, ibunya dan keluarganya harus care juga. Ada anak stunting yang sudah kita rawat, dia keluar dari stunting, berhasil. Tapi ketika konsentrasi ke tempat lain dia turun lagi. Ini saya minta keluarganya terdekat juga bisa membantu. ketika dia lepas dari stunting tolong dirawat terus,” harap Heru.

Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, Kementerian Kesehatan akan meluncurkan Gerakan Anak Sehat pada Juli 2023. Gerakan ini akan dilaksanakan di 50 kabupaten kota seluruh Indonesia yang kasus stuntingnya masih perlu perhatian khusus. Jakarta dipilih menjadi kota awal gerakan ini dimulai karena dinilai sangat terbuka, progresif, berkomitmen bebas stunting.

“Karena kita butuh full disclosure dari data untuk bisa jalan. Pertama adalah kita tadi setuju datanya dibikin transparan dan penimbangan dilakukan untuk seluruh balita yang kayak tadi ada 790 ribuan, sekarang 250 ribu. Itu banyak sekali daerah yang belum nimbang semua. DKI Jakarta paling komit dan paling siap untuk bisa timbang itu semua,” ungkap Budi.

Budi menyampaikan, hasil penimbangan akan ditemukan data balita rawan stunting sehingga dilakukan implementasi pencegahan stunting dengan memberikan intervensi melalui pemberian makanan protein hewani.

“Pendanaannya, kita nanti akan buka Gerakan Anak Sehat ini, orang tua asuh atau perusahaan asuh yang bisa bantu. Pendanaannya tidak masalah kita akan berintegrasi dengan Pak Pj Gubernur, untuk bantu 36.000 itu. Banyak sekali perusahaan di bawah pengawasan Pak Pj Gubernur yang pasti mau bantu,” kata Budi.

Budi menyampaikan, tantangannya adalah memastikan makanan protein hewani itu bisa dikonsumsi oleh balita rawan stunting secara konsisten. Maka itu, dibutuhkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.

“Yang sulit itu makanan protein hewani masuk ke mulut balitanya. Gimana memastikan dan menjaganya. Kalau ini sukses, ini akan jadi model replikasi di seluruh kabupaten/kota,” tandas Budi.