Pengamat kebijakan publik dan otonomi daerah GMT Institute, Agustinus Tetiro menilai, kepuasan publik yang mencapai 64,5 persem terhadap kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono merupakan sebuah prestasi.

Menurutnya, Heru telah membuktikan sebuah kepemimpinan yang efisien dan efektif.

“Sebagai seorang teknokrat yang mempunyai pemikiran sangat terbuka, Heru Budi telah memperlihatkan sebuah pemerintahan yang bersih, transparan dan bermutu,” kata Gusti, sapaan akrab Agustinus Tetiro, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/5).

Diketahui, sejak dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, kinerja Heru Budi Hartono dinilai memuaskan oleh publik Ibu Kota berdasarkan survei Nusantara Strategic Network (NSN) yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Heru Budi mencapai 64,5 persen. Sementara hanya 23,8 persen yang merasa tidak puas, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab 11,7 persen.

Gusti mengatakan, Heru Budi telah menunjukkan beberapa pencapaian yang berkaitan langsung dengan kerja pemerintahan dan persiapan Jakarta menuju kota global, terutama setelah ibu kota negara dipindahkan ke IKN Nusantara. Heru Budi, kata Gusti, berhasil menjaga dinamika yang terjadi di Jakarta.

Gusti menegaskan, dibukanya kembali pos pengaduan publik secara langsung dan offline di balai kota dan beberapa titik adalah bukti bahwa Heru Budi ingin membuka inklusivitas bagi semua. Heru Budi sadar betul mengelola beberapa cara penyampaian keluhan, kritik dan saran dari masyarakat luas.

“Menarik bahwa Heru Budi kembali membuka pengaduan publik dan di saat bersamaan beliau juga membuka pemikiran tentang ruang terbuka hijau di Jakarta yang dijadikan sebagai wahana deliberasi,” ungkap Gusti.

Selain membuka wahana deliberasi dalam pengembangan ruang terbuka hijau dan pengelolaan tata ruang di Jakarta, Heru Budi juga dikenal sebagai tokoh yang mampu merangkul semua elemen masyarakat.

Menurut Gusti, Heru Budi bisa duduk bersama dengan semua kalangan, mulai dari para pemuka semua agama, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang sangat beragam lainnya. Kemampuan ini, lanjutnya, perlu selalu dipupuk mengingat kompleksnya kehidupan di Jakarta.

Gusti menyatakan, Heru Budi juga adalah sosok pemimpin yang mampu membangun relasi yang baik antara pemerintah daerah (pemda) dengan pemerintah pusat seperti kementerian BUMN dan kementerian PUPR dalam menyelesaikan tiga tugas utama yang diamanatkan presiden Joko Widodo, yaitu kemacetan, penataan banjir dan tata ruang.

“Kita melihat dan mengalami wajah Jakarta yang makin baik saat ini. Heru Budi telah menyelaraskan kinerja pemda dan pemerintah pusat. Tentu saja, hal ini bisa terjadi, karena Heru Budi minim kepentingan politik praktis dan intrik antar-elit,” tegas Gusti.

Selain itu, lanjut Gusti, Heru Budi Hartono memiliki visi pembangunan yang jelas dan implementatif. Hal itu bisa dilihat dari gagasan Heru yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 292 tahun 2023 tentang Cita Provinsi "Sukses Jakarta untuk Indonesia".

"Ada sembilan indikator yang ideal dari Cita Provinsi itu untuk mecapai target dan menjalankan program kerja Pemprov DKI sebagai upaya menjadikan Jakarta sebagai kota berkelas dunia, karena Jakarta merupakan daerah yang merepresentasikan kemajuan Indonesia dimata dunia," kata Gusti.

Ke sembilan indikator tersebut antara lain; Indeks Kota Layak Huni, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rasio Gini.

"Ini selaras dengan indikator kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 bahkan sejalan dengan indikator nasional. Artinya, sudah pasti ada semangat kerja sama, kerja sinergi dengan pemerintah pusat akan terjalin dengan baik. Ini juga menjadi sebuah strategi menghadapi transnasional di era digital sekarang ini," tandasnya.