Sabtu, 29 April 2023 Reporter: Budhi Firmansyah Surapati Editor: Erikyanri Maulana 1414
(Foto: Andri Widiyanto)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007, Sutiyoso bersama pakar otonomi daerah Djohermasyah Djohan saat apel upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda)
XXVII tahun 2023 di Plaza Selatan Monas.Piagam diberikan kepada pria yang akrab di sapa Bang Yos itu sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi memimpin dan menggagas Jakarta menjadi kota megapolitan sesuai semangat otonomi daerah. Sedangkan Djohermansyah Djohan diapresiasi atas keilmuan dan perannya menggagas otonomi daerah.
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dalam sambutannya menyatakan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran mereka selama ini dalam pengembangan otonomi daerah dan pembangunan DKI Jakarta.
Menurutnya, otonomi daerah di DKI Jakarta telah memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan dan pemerintahan. Berbagai sektor dimaksud antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta otonom dalam mengatur pajak dan retribusi untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan.
"Terima kasih para senior yang telah mengagas dan melahirkan otonomi daerah. Terima kasih atas segala pemikiran dan kontribusi dalam memajukan kota Jakarta," ujar Heru, Sabtu (29/4).
Dikatakan Heru, tujuan otonomi daerah sejatinya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Meski saat ini DKI Jakarta telah merasakan dampak positif dari otonomi daerah, Heru mengingatkan berbagai tantangan bakal dihadapi ke depan.
Tantangan ke depan dimaksud seperti pengendalian inflasi tahun 2023, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), penurunan angka stunting dan perubahan status Ibu Kota Negara setelah lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Mengenai hal tersebut, Heru mengaku telah menindaklanjuti arahan Presiden dan meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, serta mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian.
Selanjutnya, Heru berharap pencapaian realisasi P3DN DKI Jakarta yang saat ini sebesar Rp 20,45 triliun dan merupakan yang tertinggi di tingkat nasional, tidak membuat semua pihak terlena. Ia meminta jajarannya terus menggaungkan P3DN agar bisa mempertahankan capaian tersebut.
Kemudian, ia juga menegaskan tekadnya menurunkan angka stunting sejalan dengan target pemerintah pusat menjadi 17 persen secara nasional dintahun 2023. Karena itu, Ia menekankan pentingnya upaya penanganan stunting secara komprehensif dan berkelanjutan melalui koordinasi serta sinergi dengan seluruh jajaran Forkopimda.
Sedangkan mengenai perubahan status ibu kota, Heru mengingatkan DKI Jakarta selama 27 tahun telah mendapat keistimewaan otonomi daerah khusus sebagai Ibu Kota Negara. Perpindahan status Ibu kota diakuinya bakal memberikan tantangan dan peluang untuk melakukan revitalisasi serta pengembangan kota yang lebih baik.
Dengan perubahan status, diyakinkannya Jakarta mampu bertransformasi dengan kekhususan menjadi Kota Global yang berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia, memiliki hubungan mengikat dengan kota-kota lain serta berdampak langsung pada urusan sosial ekonomi global.
"Jakarta masa depan sebagai kota global akan berkembang lebih baik dari saat ini dengan dukungan serta inovasi dari seluruh elemen masyarakat Jakarta. Terutama ASN DKI Jakarta yang harus berusaha menjadi lebih profesional, kompeten dan dapat bekerja kolaboratif," tandasnya.