Sabtu, 04 Maret 2023 Reporter: Wuri Setyaningsih Editor: Budhy Tristanto 1959
(Foto: Wuri Setyaningsih)
Warga di Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, mengapresiasi Reses yang dilakukan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, Jumat (3/3).
Aspirasi warga bisa dilanjutkan sesuai mekanisme dan kewenangannya
Ketua RT 04/06, Sri Rahayu mengatakan, melalui Reses ini banyak aspirasi warga yang bisa diserap dan dicarikan solusi. Seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) .
"Alhamdulillah, beliau nyata memberikan solusi kebutuhan untuk PIP dan KJP. Kami sangat bersyukur, senang atas solusi yang diberikan," ujarnya.
Hal serupa diutarakan Nur Hayati, warga RT 04/RW 06, Kelurahan Johar Baru. Ia mengapresiasi jawaban dan solusi yang diberikan kepadanya terkait kendala yang dihadapi tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Terkait BLT akan beliau tindaklanjuti dengan cepat. Saya sangat senang sekali, saya diberikan masukan dan solusi yang memang dibutuhkan," ungkapnya.
Lurah Johar Baru, Siswanto menambahkan, melalui Reses anggota dewan ini semua aspirasi warga terkait berbagai perkembangan pembangunan di wilayah dapat tersalurkan.
"Melalui anggota dewan, aspirasi warga Johar Baru bisa dilanjutkan sesuai mekanisme dan kewenangannya. Semua masukan warga juga dapat disampaikan dan didengarkan langsung oleh anggota dewan," ucapnya.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menjelaskan, pihaknya bertugas mengurus permasalahan perekonomian di DKI Jakarta, dengan memiliki mitra kerja dari unsur eksekutif baik SKPD, Dinas maupun BUMD DKI Jakarta.
"Kami memiliki mitra Dinas PTSP, Dinas Perhubungan, Dinas KPKP, Dinas Nakertransgi dan Dinas Parekraf. Lalu BUMD diantaranya Perumda Dharma Jaya, Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya dan Transjakarta," jelasnya.
Dikatakan Ismail, dalam Reses kali ini ada beberapa pokok permasalahan yang akan disampaikan ke rapat-rapat kerja dan rapat perencanaan seperti rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
"Yang akan kami bawa dalam rapat selanjutnya diantaranya penyederhanaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penambahan anggaran untuk kesejahteraan dan dana hibah modal usaha. Semua permintaan warga akan kami perjuangan," pungkasnya.
