Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyelenggarakan acara sosialisasi Penyelenggaraan Jaringan Utilitas di Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (16/2), kepada para operator jaringan utilitas sebagai upaya mengatasi kemacetan, sekaligus dukungan menyukseskan ASEAN Summit 2023.

Kegiatan sosialisasi ini melibatkan 22 Perangkat Daerah Pemprov DKI Jakarta dan 67 Operator Jaringan Utilitas, seperti PLN, Telkom, Moratel, dan lainnya. Hadir dalam acara ini Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, perwakilan Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta, dan perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.

Saat membuka acara, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriansyah mengatakan, Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Summit 2023 dan Kota Jakarta terpilih sebagai salah satu lokasi acaranya. Untuk itu, perlu perhatian khusus terhadap kondisi jalan-jalan yang menghubungkan beberapa titik-titik penting dalam penyelenggaraan acara tersebut, misalnya Bandara Halim Perdanakusumah, Istana Negara, dan Sekretariat ASEAN.

“Penyelenggaraan ASEAN Summit 2023 adalah momentum untuk mewujudkan prioritas Penjabat Gubernur DKI Jakarta dalam menangani kemacetan. Penyelesaian permasalahan kemacetan di Jakarta tidak bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja. Penanganan kemacetan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk operator jaringan utilitas,” ujar Afan dalam Siaran Pers PPID Pemprov DKI Jakarta, Jumat (17/2).

Afan menjelaskan, selama ini terdapat banyak galian jaringan utilitas yang menyebabkan kemacetan, baik galian yang tanpa ijin maupun galian dengan izin storing yang disalahgunakan, ataupun akibat reinstatement yang kurang baik (perbaikan jalan pascagalian tidak dilaksanakan dengan baik).

Penanganan kemacetan di DKI Jakarta ini dilaksanakan melalui berbagai program, di antaranya adalah pembangunan angkutan umum massal berbasis rel dan jalan, manajemen rekayasa lalu lintas seperti penutupan 27 u-turn dan penerapan one way di 7 ruas jalan, serta optimalisasi kondisi jalan berupa penertiban parkir liar, derek kendaraan yang mogok, serta penanganan terhadap galian utilitas di badan jalan.

Dalam sosialisasi itu, disampaikan juga beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh operator jaringan utilitas, antara lain:

1. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan utilitas, khususnya terkait penggalian dan penutupan badan jalan harus berpedoman pada ketentuan Pergub 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas;

2. Operator jaringan utilitas maupun kontraktor pelaksananya yang ditunjuk agar mematuhi substansi yang tercantum dalam perizinan yang sudah diberikan, termasuk mematuhi ketentuan terkait substansi teknis, waktu, dan pengembalian jalan dalam kondisi semula (reinstatement);

3. Jaringan utilitas harus masuk ke dalam Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) yang sudah tersedia, guna meminimalkan galian penyebab kemacetan;

4. Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi. Dalam hal ini sanksi dapat dikenakan kepada operator jaringan utilitas maupun kontraktor pelaksananya di lapangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas terhadap galian di badan jalan yang tidak memiliki izin ataupun yang menyalahgunakan izin storing. Operator jaringan utilitas juga diminta melaksanakan kontrol lebih ketat terhadap kontraktor pelaksananya;

5. Sejalan dengan momentum ASEAN Summit 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mulai meningkatkan pengawasan dan pengendalian;

6. Apabila terdapat pembangunan dan pemeliharaan jaringan utilitas pada ruas jalan prioritas agar dituntaskan secepatnya.

“Sosialisasi ini diharapkan menumbuhkan peran aktif dari semua pihak, termasuk operator jaringan utilitas, untuk mengatasi kemacetan akibat galian di badan jalan. Pemprov DKI Jakarta mengajak semua pihak, seperti swasta, akademisi, komunitas, hingga masyarakat, untuk bersama-sama menyukseskan ASEAN Summit 2023 ini dengan mendukung program-program Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan di Jakarta,” tandas Afan.