Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, menghadiri kegiatan Guyub Ketua Rukun Warga (RW) se-Jakarta Barat di Grand Ballroom Hao Di Fang, Gedung Season City, Tambora, Sabtu (4/2).

Dalam kegiatan itu, Pj Gubernur mengajak seluruh pihak, termasuk pengurus RT/RW, untuk bersinergi  dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting.

"Kita perlu bersinergi dan koordinasi antara RT, RW, Pemprov DKI Jakarta, Polri dan TNI. Sesuai arahan Presiden kepada Pemerintah Daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan tingkat stunting berada di bawah 14% pada tahun 2024. Sinergi dibutuhkan dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai percontohan untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting," kata Heru, dilansir dari Siaran Pers PPID DKI.

Dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, jelas Heru, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, salah satunya dengan memberikan bantuan dan layanan sosial kepada  kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) guna meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta.

Diakui Heru, pengentasan kemiskinan ektrem di Jakarta terkendala sejumlah hal, salah satunya karena pertambahan warga pendatang baru.

"Camat dan lurah perlu dibantu pengurus RT dan RW dalam menangani pendatang baru," tuturnya.

Sementara, untuk pencapaian target penanganan stunting, Pj Gubernur menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BKKBN, dan BPS Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan sinkronisasi data dan mengintervensi kasus stunting.

Ia pun mengimbau para pengurus RT dan RW dapat terus membantu para ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilannya dan para ibu untuk membawa baduta dan balitanya ke Posyandu agar gizi anak dapat terus terpantau.

"Oleh karena itu, Ketua RW bersama Ketua RT dan Dasawisma agar memonitoring kondisi anak terduga stunting untuk memastikan intervensi bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran," ujar Heru.

Sementara itu, Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto menegaskan, akan ada banyak tantangan di tahun 2023, di antaranya resesi global dan memasuki tahun politik. Belum lagi tantangan lain, seperti tawuran, banjir, kebakaran, kemiskinan ektrem dan stunting yang perlu diantisipasi.

"Apa yang kita hadapi ke depan tentu saja memerlukan kerja ekstra. Namun, yang terpenting adalah peran RW sebagai pemimpin yang melaksanakan kegiatan administrasi maupun penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di daerah. RW bisa mengatasi tantangan kalau bisa me-manage masyarakat untuk bekerja sama, gotong royong dan saling menghormati," terang Untung.

Sedangkan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Fadil Imran menyatakan, peran RW sangat strategis dan menjadi pilar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), karena mulai dari urusan administrasi, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, ditangani di tingkat RW.

"Keseimbangan di satu RW memiliki pengaruh terhadap keseimbangan komunitas yang lebih besar. Kalau satu RW tidak seimbang, akan memengaruhi yang lain. Kalau satu RW aman, maka satu kelurahan aman. Kalau kelurahan aman, maka satu kecamatan aman. Satu kecamatan aman, maka Kota Administrasi Jakarta Barat akan aman," pungkas Fadil.