Senin, 01 Juni 2015 Reporter: Folmer Editor: Dunih 16342
(Foto: doc)
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat, hari ini menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke ruang kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta di Blok G lantai 20 Balaikota DKI. Sidak menjelang "Hari Kejepit Nasional" (Harpitnas) menyambut libur Waisak ditujukan untuk mengecek absensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI.
Djarot mengaku sidak ke ruang kerja BKD ini dilakukan untuk mendiskusikan keefektifan besarnya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk setiap pegawai. Selain itu, juga untuk mengecek kebersihan ruangan. Terlebih pada pekan sebelumnya pihaknya juga telah menggelar kerja bakti membersihkan ruangan di Pemprov DKI.
"Saya ke sini untuk melihat Harpitnas, masih semangat atau tidak. Alhamdulillah, BKD ini bagus. Kedua, kerapihan (ruangan). Ketiga, misi utamanya sesuai arahan Pak Gubernur diskusi dengan BKD untuk mengevaluasi TKD dan kinerja masing-masing pegawai beserta seluruh komponen yang ada," ujarnya, Senin (1/6).
Ia menegaskan, jika ada PNS yang masih nekat bolos bekerja, akan dikenakan sanksi pemotongan TKD. Namun, pemotongan TKD baru dapat dilakukan setelah ada pengecekan terkait alasan ketidakhadiran pegawai.
"Jadi mesti dilihat dan diverifikasi alasannya alpa, cuti atau sakit. Kita lihat kinerja orang per orang," tegasnya.
Ia mengungkapkan, pihaknya melihat komponen dan indikator dalam pemberian TKD kepada seluruh PNS, dan itu dilihat secara acak (random).
"Selanjutnya, kita akan cek bagaimana performance kinerja riil dari yang bersangkutan secara random. Nggak mungkin ambil dari 78 ribu orang, akan kita sesuaikan dengan berapa take home pay-nya. Dari perbandingan itu kita bisa evaluasi," ungkapnya.
Menurut Djarot, sistem yang diberlakukan dalam pemberian TKD untuk PNS DKI bersifat tidak statis dan terus dilakukan penyempurnaan.
"Tujuannya stimulus PNS agar bisa melayani dengan hati," tuturnya.
Kepala BKD DKI Jakarta, Agus Suradika menambahkan, sedikitnya 10 pegawai dari total 140 pegawai BKD tidak masuk kerja hari ini. Ketidakhadiran PNS tersebut karena beberapa alasan.
"Cuti sebanyak 3 orang, izin 2 orang. Orang tua dan anaknya sakit. Tugas luar 1 orang, pendidikan 3 orang, dan sakit 1 orang. Mengapa kosong ini? Sedang ada seleksi terbuka eselon I dan II, sebagian lagi rapat dengan Pak Sekda, lalu ada yang konsul dengan Menpan soal ASN," tambahnya.