Tim verifikasi lapangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Rabu (6/7), meninjau beberapa lokasi di Jakarta Timur yang diikutkan dalam lomba  Kota Layak Anak (KLA) tingkat nasional.  

Didampingi  Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar, tim verifikasi yang dipimpin Asisten Deputi Perumusan Kebijakan PHA Kemen PPPA, Sri Prihantini Lestari Wijayanti ini mengunjungi PAUD Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Jl Prumpung Tengah RT 10/05 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jatinegara.

Setelahnya tim menuju ke SMAN 54, Sudin Perpusip Jakarta Timur,  Masjid Al Anwar, Puskesmas Kecamatan Duren Sawit dan sejumlah titik lainnya.  Selama meninjau, tim melakukan verifikasi lapangan dan berdialog dengan pengurus di masing-masing lokasi.

Menurut Sri Prihantini, tinjauan ini untuk verifikasi data yang telah dikirim dan dicocokkan dengan kondisi lapangan, sekaligus memastikan apakah lima klaster KLA sudah diterapkan atau belum. Yakni klaster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan pendidikan. Selain itu pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Klaster kelima adalah soal perlindungan khusus.

"Kita lakukan verifikasi di lapangan, untuk memastikan apakah  kelima klaster KLA sudah diterapkan di kota ini atau belum. Makanya semua kita verifikasi," kata Wijayanti.

Dari hasil tinjauan saat ini, ucap Sri Prihartini, secara umum sudah ada beberapa yang sesuai. Salah satunya di setiap titiknya itu ada tulisan ciri khas "Ramah Anak". Namun itu perlu ada konfirmasi, dialog dan pengecekan langsung di lapangan.

Asisten Kesra Jakarta Timur, Achmad Salahudin, yang ikut mendampingi tim ini menjelaskan, ada 10 titik yang menjadi penilaian dan harus diverifikasi lapangan. Di antaranya adalah, PAUD, sekolah, perpustakaan, masjid, puskesmas dan sejumlah titik lainnya yang ramah anak.

"Untuk penilaian administrasi, kita sudah bagus dengan nilai 804 . Saat ini dilakukan verifikasi lapangan oleh tim penilai tingkat pusat. Untuk mendapatkan predikat Krida Utama minimal itu nilainya 800," kata Salahudin.

Disebutkan, untuk Jakarta Timur penilaiannya dilakukan secara langsung. Berbeda dengan wilayah lain yang dilakukan secara hybrid.

"Kami akan terus berupaya agar penilaia n hasilnya maksimal," tandasnya.