Pemerintah Australia melalui Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) menyerahkan dokumen Kerangka Kerja Manajemen Pandemi yang disusun selama 15 bulan kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) di Halte CSW.

Dokumen ini akan menjadi pedoman PT Transjakarta dalam pengelolaan pandemi bagi layanan Transjakarta ke depan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengapresiasi Pemerintah Australia telah memberikan pengalaman penanganan pandemi yang dilaksanakan pada layanan angkutan massal. Sehingga layanan Transjakarta tetap dapat memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan bagi pelanggannya.

Dokumen Kerangka Kerja Manajemen Pandemi dianggap penting agar PT Transjakarta dapat memitigasi seluruh bencana yang diakibatkan pandemi di tengah layanan kepada masyarakat ke depan.

“Pengalaman penanganan pandemi pada layanan angkutan massal di Australia patut kita contoh. Sehingga di tengah pandemi kita tetap bisa memberikan layanan yang selamat, aman dan nyaman," ujarnya, Senin (20/6).

Syafrin berpesan kepada jajaran PT Transjakarta agar dukungan kajian yang telah dilakukan berbagai pihak dicermati dengan baik. Sehingga dapat di ambil langkah-langkah implementatif yang berdasarkan pada kajian dan kebutuhan agar dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

“Saya berharap, ke depan terdapat program lainnya. Tidak hanya terbatas pada pengembangan TOD, tapi penyediaan bus-bus listrik Transjakarta yang bisa didukung penuh rekan-rekan KIAT,” ucapnya.

Menurut Syafrin, saat ini layanan Transjakarta menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat walaupun di tengah pandemi COVID-19. Pada saat pandemi berlangsung, pemerintah telah melakukan pembatasan sosial di mana pergerakan masyarakat dibatasi.

"Begitu banyak mobilitas yang tidak diperbolehkan pada masa pandemi, tapi tetap membutuhkan alat transportasi. Transjakarta menjadi satu-satunya alat transportasi bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi," tuturnya.

Syafrin menambahkan, meski moda transportasi massal lain seperti MRT dan LRT telah memiliki dokumen yang sama, namun bagi pelanggan Transjakarta tetap  diperlukan perlakuan khusus, karena karakteristiknya berbeda dengan pelanggan MRT.

“Dari dokumen KIAT ini kami mendapat masukan komprehensif. Kita harapkan ini menjadikan Transjakarta ke depan semakin tangguh dalam memberikan setiap layanan terhadap masyarakat,” harapnya.

Minister Counsellor Kedutaan Australia, Tim Stapleton mengaku, Pemerintah Australia sangat senang mendukung layanan yang diberikan Transjakarta pada masa pandemi ini.

Kerja sama yang intensif antara KIAT dengan PT Transjakarta ini bertujuan untuk mengembangkan strategi atau rencana untuk mengatasi hambatan pandemi dan juga memperbaiki kualitas layanan transportasi umum di Jakarta.

“Saya rasa tantangan transportasi umum di kota sebesar Jakarta luar biasa. Saya sangat terkesan atas upaya Transjakarta untuk mendukung semua itu melalui layanan yang diberikan,” tandasnya.